Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Kamis, Singgih menyampaikan bahwa beban biaya pendidikan yang semakin tinggi menjadi tantangan berat bagi masyarakat, padahal pendidikan merupakan salah satu jalan utama untuk keluar dari kemiskinan, terutama bagi kelompok kurang mampu.
“Pendidikan adalah kunci bagi generasi muda dari keluarga tidak mampu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo agar meningkatkan bantuan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Dengan kondisi keuangan negara yang cukup baik, sangat memungkinkan untuk menggandakan bantuan tersebut tahun depan,” ujarnya.
Singgih menambahkan bahwa meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, dana untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) tetap dipertahankan. Pada tahun anggaran 2025, Kemenag akan menyalurkan beasiswa KIP-Kuliah kepada 21.490 mahasiswa, yang terdiri dari 16.600 mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan 4.890 mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
Selain itu, Kemenag juga akan menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun yang sama kepada 938.160 siswa SD, 911.625 siswa SMP, 399.260 siswa SMA, dan 442.692 siswa SMK. Meski begitu, Komisi VIII DPR RI menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan.
Karena itu, Komisi VIII mengusulkan agar pemerintah meningkatkan jumlah penerima KIP-Kuliah menjadi 50.000 mahasiswa dan memperluas cakupan PIP hingga lima juta siswa.
(DYL)
