Serambiupdate.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu'ti memastikan bahwa kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di satuan pendidikan yang terdampak bencana. Kebijakan bertujuan untuk menjamin hak peserta didik agar tetap memperoleh layanan pendidikan selama masa darurat, meskipun dalam kondisi yang terbatas. Oleh karena itu, peserta didik di wilayah terdampak tidak diwajibkan mengikuti ujian kenaikan kelas.
Prof. Abdul Mu'ti menyampaikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah terdampak tetap mengacu pada kurikulum nasional, tetapi satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menyesuaikannya sesuai kondisi pasca bencana. Fleksibiltas ini diterapkan khususnya di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Hak belajar peserta didik harus tetap terpenuhi meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap pada 5 Januari 2026." ujar Abdul Mu'ti.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemendikdasmen menyalurkan berbagai bantuan, seperti pembersihan lingkungan sekolah, tenda, dan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dana operasional, layanan dukungan psikososial, serta buku bacaan bagi peserta didik.
Penyesuaian pembelajaran difokuskan pada materi esensial yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, mitigasi bencana, serta penguatan literasi dan numerasi. Proses belajar dapat dilakukan melalui tatap muka terbatas atau pembelajaran mandiri, sementara penilaian dilakukan secara sederhana dan fleksibel. Kriteria penilaian kenaikan kelas dan kelulusan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti portofolio, tugas, tes tertulis, atau bentuk lain yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Sekolah juga tidak diwajibkan untuk mengadakan ujian khusus, dengan mempertimbagan keamanan, kenyamanan, dan kondisi peserta didik.
Anggi
